BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN

Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) berdirinya Provinsi Bengkulu ke 48 di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (18/11/2016).“Mari sukseskan Bengkulu menuju “visit 2020 Wonderful Bengkulu” Dikatakan Gubernur, mari kita laksanakan 5 program priritas Pembangunan Daerah yaitu : 1.Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan, 2.Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi, 3.Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi, 4 Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT dan 5.Visit 2020 Wonderful Bengkulu.

Upacara peringatan HUT ke 48 Provinsi Bengkulu hari ini dihadiri oleh unsur SKPD, FKPD, DPRD Provinsi Bengkulu dan jajaran pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Mereka mengenakan pakaian ada Bengkulu.

Senin 17 Oktober s.d 19 Oktober 2016

Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan peraturan baru terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Permendagri No. 31 tahun 2016). Salah satu hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah adanya penyederhanaan nomenklatur anggaran.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dalam sambutannya di pembukaan acara Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengatakan, pemerintah daerah harus menyesuaikan penyusunan APBD dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Mengubah pola pikir money follow function and organization (pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi) menjadi money follow Program (anggaran yang mengikuti program-program prioritas Pemerintah yang telah dibuat, tidak lagi harus mengikuti organisasi kementerian/lembaga sehingga bisa terlihat kemanfaatannya).
6. Penyederhanaan nomenklatur anggaran, agar lebih jelas.
7. Pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
8. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
9. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

Selain itu ada 5 indikator utama pengelola keuangan daerah, yaitu ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan anggaran, ketepatan penyampaian LKPD, kualitas opini pemeriksaan BPK dan pemeriksaan IPK.

Semua hal harus diperhatikan, mulai dari jadwal penyusunan hingga pembahasan APBD 2017. Sejatinya APBD bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tutur Drs. H. Sudoto, M.Pd. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, diantaranya Plt. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu, yaitu Taupiq Adun, S.E., M.Si. Sebagai ketua panitia beliau melaporkan bahwa peserta kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Kasubbag / Kasubbid Perencanaan dan Kasubbag / Kasubbid keuangan wakil dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 masih mengalami beberapa kendala, sehingga melebihi batas waktu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Terwujudnya Pemahaman dan kesamaan persepsi dalam teknis proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
2. Terwujudnya pemahaman tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang baru (Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016).

Melalui kegiatan Sosialisasi ini, diharapkan kepada seluruh tim penyusunan APBD dari masing-masing OPD bisa memahami dan mengetahui rambu-rambu dan regulasi yang ada, ujarnya.

Hari ini tanggal 29 september 2016 telah dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Bengkulu Bapak Taufik Adun, SE. M.Si mengenai pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Standar Belanja dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Hal ini dilakukan guna sebagai dasar penyusunan APBD TA.2017 sebagai barometer mengakomodir Ketentuan pasal 5 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017.

Acara ini dihadiri oleh beberapa SKPD terkait, antara lain Biro Keuangan, Bappeda, Biro Hukum, Biro Umum dan beberapa instansi lainnya.

Provinsi Bengkulu bakal menerapkan e- government demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Rencana e-government ini disampaikan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi di Provinsi Bengkulu.

Acara yang gelar bersama KPK ini merupakan bagian komitmen GubernurRidwan Mukti ciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih."Kami ingin membuat lompatan besar, ingin membangun tata kelolapemerintahan di Provinsi Bengkulu berbasis elektronik," ungkap Ridwan Mukti,Dengan menggunakan e-government, semua sistem akan saling terintegrasi hingga menimbulkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.Selain itu, sistem ini akan lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah karena secara real time pemerintah dapat langsung mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Korsup Pencegahan Korupsi di Provinsi Bengkulu ini dibuka Wakil Ketua KPK Sahut Situmorang, turut hadir Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo SaifulIlah sebagai narasumber.Dalam Korsup kali ini, dilakukan penandatanganan komitmen antara KPK bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu beserta seluruh Bupati/Walikota se - Provinsi Bengkulu. 

Penandatanganan komitmen bersama ini diantaranya berisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta perizinan satu pintu, serta penguatan pengawasan aparat internal.