Unit Kerja

Sekertaris

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; melaksanakan pengidentifikasian produk hukum daerah; serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
  • penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga badan, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian Badan;
  • pelayanan informasi publik di bidang pengelolaan keuangan;
  • pengoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
  • pelayanan informasi publik di bidang pengelolaan keuangan;
  • pengoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
  • pengoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;
  • menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi Kepala Badan;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
  • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan.

Sekretaris membawahi:

  • Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
  • Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang- undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang keuangan, mengelola pengadministrasian keuangan dan perbendaharaan, mengoordinasikan pelaksanaan anggaran badan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
  • pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan Badan;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
  • perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengoordinasian pemeliharaan perlengkapan; serta perawatan sarana dan prasarana Badan;
  • pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara/daerah Badan;
  • penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan;
  • pendokumentasian pelaksanaan acara-acara Badan;
  • pemutakhiran informasi publik di bidang pengelolaan keuangan;
  • penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
  • pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang pengelolaan keuangan;
  • pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan serta mengoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  • penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan Badan;
  • pengelolaan anggaran Badan;
  • penatausahaan administrasi keuangan Badan;
  • penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan;
  • menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
  • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan; mengoordinasikan pelaksanaan anggaran; mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Badan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  • perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Badan;
  • pengoordinasian kegiatan perencanaan Badan;
  • penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
  • penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
  • penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Badan;
  • pengevalusian kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta menyampaikan laporan semesteran, tahunan dan lima tahunan;
  • menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Kepala Bidang Anggaran

TUGAS

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta melaksanakan Evaluasi APBD dan Perubahan APBD kabupaten/kota.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Anggaran;
  • pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam Penyusunan KUA PPA Sementara dan KUPA/PPA Sementara Perubahan;
  • pengoordinasian penyusunan RKA/DPA OPD dan/atau RKA Perubahan/DPPA OPD;
  • penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  • penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD;
  • pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
  • pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
  • pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
  • penyediaan anggaran kas;
  • pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
  • pengoordinasian penerbitan SPD OPD, BLUD dan PPKD;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Anggaran membawahi:

  • Kepala Sub Bagian Anggaran I
  • Kepala Sub Bagian Anggaran II, dan
  • Kepala Sub Bagian Anggaran III

Kepala Sub Bagian Anggaran I

Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran serta mengoordinasikan dan mengkompilasi penyusunan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Anggaran I;
  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Anggaran I;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran I;
  • penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyusunan anggaran belanja daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
  • pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran/RKA OPD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
  • pelaksanaan penerbitan SPD OPD, BLUD dan PPKD;
  • pembinaan SKPD dibawah koordinasi Asisten;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD wilayah I;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi wilayah I;
  • pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus pada daerah Kabupaten/Kota di wilayah I;
  • membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota di wilayah I;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Anggaran II

Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan teknis pengelolaan anggaran serta mengoordinasikan dan mengkompilasi penyusunan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Anggaran II;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran II;
  • penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyusunan anggaran belanja daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
  • pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran/RKA OPD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan raperda tentang APBD dan raperda tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyempurnaan raperda tentang APBD dan raperda tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan penetapan raperda tentang APBD dan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
  • pelaksanaan penerbitan SPD OPD, BLUD dan PPKD;
  • pembinaan OPD dibawah koordinasi Asisten;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD wilayah II;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi wilayah II;
  • pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayah II;
  • membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota di wilayah II;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Anggaran III

Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran serta mengoordinasikan dan mengkompilasi penyusunan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Anggaran III;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran III;
  • penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
  • penyusunan anggaran belanja daerah;
  • penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
  • pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran/RKA OPD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
  • pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran OPD, BLUD dan PPKD;
  • pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
  • pelaksanaan penerbitan SPD OPD, BLUD dan PPKD;
  • pembinaan OPD dibawah koordinasi Asisten;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD wilayah III;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi wilayah III;
  • pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayah III;
  • membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota di wilayah III;
Kepala Bidang Pembendaharaan Akuntansi dan Pelaporan

TUGAS

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah, penatausahaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah serta akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
  • pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
  • pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
  • pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah,
  • pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya,
  • pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah,
  • pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
  • pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
  • pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
  • pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
  • pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
  • pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
  • pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembaIian kelebihan penerimaan;
  • pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
  • pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
  • pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  • pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
  • pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan OPD, BLUD dan PPKD;
  • penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
  • penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
  • penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  • pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahi:

  • Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  • Kepala Sub Bidang Perbendaharaan; dan
  • Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola kas daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  • pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
  • pelaksanaan pemindahbukuan kas daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
  • pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
  • pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
  • pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
  • pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
  • perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
  • penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
  • penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
  • pelaksanaan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
  • pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
  • pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  • pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  • penyimpanan uang daerah;
  • penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
  • pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  • pelaksanaan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau OPD lain;
  • pelaksanaan pengolahan penerimaan kas daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
  • pelaksanaan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh OPD;
  • pelaksanaan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh OPD;
  • pelaksanaan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh OPD;
  • pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan OPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
  • penganalisa laporan realisasi penerimaan;
  • penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  • pelaksanaan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (Bukti Memorial);
  • penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
  • pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan OPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  • pelaksanaan pengolahan pengeluaran kas daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
  • pelaksanaan pemantauan identifikasi, klasifikasi danpengukuran data transaksi pengeluaran;
  • pelaksanaan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
  • pelaksanaan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
  • pelaksanaan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
  • pelaksanaan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
  • penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Perbendaharaan;
  • pelaksanaan penatausahaan pembiayaan daerah;
  • pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
  • pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah;
  • pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja OPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
  • pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
  • penelitian, pengoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban Gaji dan Non Gaji;
  • pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
  • penelitian dan pengoreksian kelengkapan dokumen surat keterangan pemberhentian pembayaran serta pelaksanaan proses penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
  • pelaksanaan pembinaan terhadap OPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
  • perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
  • penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
  • penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait Belanja Daerah;
  • pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  • pelaksanaan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
  • pengikhtisaran pengeluaran;
  • pelaksanaan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
  • penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;
  • pelaksanaan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
  • pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja OPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
  • pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
  • penelitian, pengoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  • pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • penyusunan konsolidasi Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  • penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
  • penyusunan Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi;
  • penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
  • penyusunan bahan untuk tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • penyiapan bahan untuk analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
  • pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
  • penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
  • penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
  • pelaksanaan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh OPD;
  • pelaksanaan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan OPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
  • penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
  • pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  • penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
  • penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
  • pelaksanaan posting atas pengeluaran;
  • pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan OPD terkait;
  • pelaksanaan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran OPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodik;
  • penganalisa laporan realisasi pengeluaran;
  • penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah

TUGAS

Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan analisa kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pemindahtanganan, inventarisasi, pengawasan dan pelaporan aset serta merumuskan penyusunan kebijakan pengelolaan aset.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Barang Milik Daerah;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Barang Milik Daerah;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Barang Milik Daerah;
  • pengoordinasian Penyusunan Standar harga berdasarkan jenis dan tIpe barang;
  • pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  • pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  • pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  • pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
  • pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
  • pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  • pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
  • penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
  • pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
  • pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari OPD;
  • pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah membawahi:

  • Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • Kepala Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
  • Kepala Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan aset.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
  • penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  • penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari OPD secara berkala;
  • pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan, pengamanan dan pemindatangan aset.

FUNGSI

  • Pemindahtanganan menyelenggarakan fungsi:
  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Pemanfaatan;
  • penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
  • penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  • penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari OPD secara berkala;
  • pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
  • penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
  • penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penginventarisasian dan pelaporan aset serta melaksanakan pengawasan aset.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Pelaporan;
  • pelaksanaan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari OPD;
  • penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  • penghimpunan dan pelaksanaan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
  • pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD dan Bidang Akuntansi;
  • penghimpunan dan penyusunan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

TUGAS

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pendapatan daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  • perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  • perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
  • perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
  • perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
  • perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  • pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
  • pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
  • penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
  • pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  • pelaporan pendapatan daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Perencanaan membawahi:

  • Kepala Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi;
  • Kepala Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang- undangan; dan
  • Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan.

Kepala Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi

Kepala Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan, data dan Informasi pendapatan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengembangan, data dan Informasi;
  • penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
  • pelaksanaan penelitian potensi dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
  • pelaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan bersama instansi terkait;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang- undangan

Kepala Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang-undangan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengawasan, Hukum dan Perundang- undangan;
  • pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
  • pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
  • pengawasan pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  • pengawasan dan pengevaluasian penyelesaian sengketa pajak;
  • penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Daerah;
  • penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak;
  • penyusunan dan penyiapan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis terkait dengan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
  • pengevaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah;
  • pelaporan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain- lain;
  • pelaporan hasil penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  • penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  • pelaporan pendapatan daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

TUGAS

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  • pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  • pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Anggaran membawahi:

  • Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
  • Kepala Sub Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya, dan Dana Bagi Hasil.

Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • pemeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
  • pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • penyiapan usulan penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
  • pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pajak Daerah lainnya.

FUNGSI

  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
  • pemeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
  • pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
  • pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
  • pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
  • penyiapan usulan penetapan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
  • pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
  • penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya, dan Dana Bagi Hasil

Kepala Sub Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil.

FUNGSI

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
  • penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
  • pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
  • penyiapan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan Target Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • penyusunan, perumusan, pengusulan penetapan dan perubahan Tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • penghimpunan dan pelaporan data penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • penyiapan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Retribusi Daerah;
  • pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  • penyiapan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dengan instansi terkait;
  • penyiapan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota;
  • pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota;
  • pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;
  • penyiapan bahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan dengan Kabupaten/Kota;
  • pelaksanaan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan;
  • penyusunan laporan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan bagian Provinsi;
  • penyiapan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan Kontribusi Parkir Berlangganan;
  • pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Kontribusi Parkir Berlangganan dan Sumbangan Pihak Ketiga dengan instansi terkait;
Scroll to Top